PPN Untia Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal

31-05-2018 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono foto : Arief/mr

 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 lalu belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, tentunya ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), karena kebutuhan fasilitas pelayanan pelabuhan ini merupakan sarana prasarana yang vital bagi nelayan.

 

“Setelah kita tinjau, memang ada beberapa masalah terkait dengan akses jalan masih menggunakan jalan lingkungan, air bersih yang belum memadai, tidak adanya cool storage dan belum adanya stasiun BBM. Sehingga wajar saja apabila Pelabuhan Untia belum dimanfaatkan secara maksimal,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PPN Untia di Kecamatan Binangkaya, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (30/5/2018).

 

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, fasilitas pelayanan pelabuhan merupakan suatu objek vital bagi nelayan. Tentunya bukan hanya fisik pelabuhannya, tetapi sarana pendukungnya juga harus tersedia.

 

“Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara penangkapan, pengolahan atau akses pasar terkait harus terintegrasi. Mudah-mudahan tahun ini komitmen dari KKP bisa terlaksana dan ke depan pada 2019 bisa juga didorong untuk fasilitas lainnya,” kata Ono.

 

Ono memberikan catatan, anggaran dari KKP terkait pengadaan fasilitas itu harus maksimal, dan jangan setengah-setengah. “PPN Untia ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat yaitu KKP, sehingga tidak bisa diserahkan kepada pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota,” imbuhnya.

 

Ia mengaku, dirinya merasa malu apabila Presiden sudah meresmikan Pelabuhan Untia, tetapi kenyataannya belum bisa bermanfaat karena belum ada fasilitasnya pendukungnya.

 

“Seyogyanya KKP jika meresmikan bangunan, fasilitas harus siap dahulu. Jangan sampai kita malu ditagih oleh rakyat karena fasilitasnya masih kurang dan belum sempurna. Sangat mubazir anggaran yang digelontorkan sebesar hampir Rp200 miliar, tetapi tidak bisa dimanfaatkan, ke depannya jangan sampai seperti ini lagi,” tutupnya. (afr/sf)

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...